Kebetolan jak bah! kalok tadak maen-maen ke Taman Budaya, mane tau ada dialog dengan Pak Dirjen.
Tulisan ini merupakan catatan emosional dari "Dialog Temu Budaya bersama Dirjen Kebudayaan Depdiknas dengan Seniman, Budayawan dan Instansi Terkait", di Gedung Pusat Olah Seni Taman Budaya Kalbar di Pontianak, Senin malam (24/7) yang lalu.
Di awal paparannya, Dirjen Kebudayaan, Dr. I Gusti Ngurah Anom, menjelaskan bahwa dialog ini diharapkan mampu mendapatkan solusi terhadap keinginan untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya, khususnya di Kalimantan Barat. Itu subtansinya. Tapi apa lacur, dialog ini dibuat tak jelas oleh seorang Kakanwil, yang punya gawe alias sebagai tuan rumah, lewat pantun pembukaannya, yang di sana terungkap sekelumit kalimat bahwa "apa-apa yang salah jangan diberitahukan kepada yang lain.”
Apa maksudnya? Apa supaya Pak Dirjen tak boleh tahu dengan keadaan seni budaya di Kalbar atau Pontianak sesungguhnya yang "jalan di tempat" ini, yang notabene menjadi tanggung jawab dari Kakanwil Depdiknas (karena sekalipun sudah tak berlabel "kebudayaan" lagi, tapi masih suka menggarap proyek seni budaya)? Dari sinilah saya berpikir bahwa ada yang tidak beres di balik penyelenggaraan dialog ini.
Indikator yang merujuk ke arah itu, yang tidak sesuai dengan bunyi spanduk yang ditempel itu, antara lain tidak satupun sanggar/ kelompok seni/ seniman/ budayawan yang menerima undangan tertulis/ lisan dari Kanwil Depdiknas Kalbar (beberapa ketua sanggar saya tanyai). Sebelumnya tidak ada ekspos di media massa tentang kedatangan Dirjen/ dialog tersebut bahkan tak seorang pun wartawan yang "sengaja hadir" untuk memenuhi undangan, kecuali yang hanya kebetulan saat itu mampir dan sering ke Taman Budaya sambil bertanya "Ada acara apa ini?"
Semua itu saya pertanyakan langsung dalam forum tersabut. Kalimat pantun itu saya anggap sebagai yang "bukan zamannya lagi" untuk menutup-nutupi kesalahan. "Pak Dirjen datang ke sini apa sudah diagendakan ataukah sidak (inspeksi mendadak). Kalau sidak pun lebih bagus, lebih spontanitas.” Dan dialog ini sebenarnya untuk siapa karena yang hadir hanya orang-orang Kanwil.
Hal ini sangat kontras dengan keadaan ketika setiap sebuah pertunjukan digelar di Taman Budaya, orang-orang Kanwil pada ke mana? Termasuklah Pengurus Dewan Kesenian yang namanya bertumpuk di surat keputusannya itu. Praktis, seniman/ budayawan/ pengurus sanggar/ pengurus Dewan Kesenian yang hadir saat itu hanyalah mereka yang punya "hubungan khusus" dengan Kanwil. Berkat kedekatan hubungan pribadi. Kira-kira begitu. Sanggar dan pekerja seni lain yang hadir, hanya kebetulan hari itu sedang latihan atau yang menjadikan Taman Budaya sebagai "tamannya sendiri" sebagai wadah komunikasi, bertukar-pikiran.
Kami sebenarnya tak bermaksud menuntut ada atau tidak adanya undangan. Bukan itu soalnya. Sekalipun hanya informasi lisan apalagi ekspos di koran, rasanya sudah cukup. Intinya, asal tahu ada kegiatan, misalnya di Taman Budaya, Insya Allah kami pasti hadir. Ringkasnya, jangan main sembunyi-sembunyi alias betapok-tapok. Di spanduk tertulis ”...bersama Seniman dan Budayawan...", tapi seniman/ budayawan atau pekerja seninya sendiri tidak tahu. Itu kan sama saja dengan "main catut" alias "main atas nama" yang jadi tren sekarang ini. Nah, dengan cara begitu barangkali maksudnya supaya Pak Dirjen hanya menerima yang bagos-bagos jak! Namun, sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur dan kentang sudah jadi perkedel (istilah penulis). Tinggal makan saja. Enak tak enak.
Akhirnya, dengan "kekuatan" yang ada (walaupun satu dua orang), momen spesial ini mau tidak mau harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengungkapkan kebenaran di hadapan Pak Dirjen agar seniman/ budayawan dan kesenian di Bumi Khatulistiwa ini tidak semakin parah dan terpupuk nasibya oleh tingkah polah para aktor yang seharusnya sebagai pembina, tapi justru menjadi "para pembinasa" itu.
(Penulis adalah Ketua Ikatan Pencipta Sastra Kota Hantu (IPSKH) Pontianak)
PontianakPost, Jumat, 11 Agustus 2000
LANJUT BEB..
Dialog Budaya yang Terlupakan
Gairah berkesenian dan bersastra di Kalimantan Barat sebenarnya tak pernah lesu dan sepi. Aktivitas-aktivitas, seperti menulis dan baca puisi, cerpen, pementasan drama, senirupa, musik, tari dan sebagainya, masih saja berlangsung hingga hari ini. Berbicara tentang hal ihwal kelesuan dan kesepian berkesenian di daerah ini, memang sempat membuahkan polemik. Pro dan kontra. Ada yang menanggapi bahwa konon, di daerah ini banyak senimannya, tapi wujudnya entah bagaimana. Namun, sebaliknya seniman-seniman aktif berbuat, tapi masih juga tak ketahuan bagaimana pula wujud dan bentuknya.
Mengarifi kondisi yang demikian, tentu secara kasat mata ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Sadar atau tidak sadar, kita mesti berpikir bijak untuk tidak terlalu pagi menyimpulkan bahwa seniman/sastrawan daerah ini telah mengalami kelesuan, kemandulan dan krisis atau apalah istilahnya.
Faktor esensial bisa jadi terletak pada komunikasi alias dialog antarpihak yang berkaitan dengan perjalanan berkesenian itu sendiri. Aktivitas berkesenian yang berlangsung seolah-olah hanya berjalan di tempat. Seniman berkarya, tapi tidak mengomunikasikan (baca : mempublikasikan) karyanya. Mempublikasikan karya tapi tidak ter-cover dan meluas ke masyarakatnya. Tercover dan meluas, tapi tidak mendapat tanggapan tanggapan, dan seterusnya dan seterusnya.
Dan jika kita paksakan juga menariknya, maka akan terjadi sebuah lingkaran setan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Komunikasi dalam hal ini bisa kita simpulkan pada dua hal, dua perhatian, Komunikasi antarseniman dan komunikasi antara seniman dengan masyarakatnya.
Pertama, komunikasi antarseniman, agaknya, mutlak diperlukan, dikembangkan dan dibudayakan. Komunikasi antarpribadi dan kelompok merupakan modal dan kekautan untuk turut andil menumbuhkembangkan dan membina kesenian di Kalimantan Barat ini. Sebab akan terasa janggal bahkan naif, jika bicara tentang perkembangan dan pembinaan, sementara tidak terjalin komunikasi antarpihak itu. Masing-masing pribadi dan atau kelompok berjalan sendiri-sendiri, meksipun pada sisi lain kita mesti memiliki identitas dan jati diri.
Secara teknis, mungkin komunikasi itu dapat diwujudkan dengan saling menukar informasi atau berdialog tentang keberadaan dan aktivitas masing-masing, baik terutama melalui media massa maupun kontak langsung tatap muka. Memang mesti diakui bahwa telah terjadi komunikasi, tapi kenyataannya hanya terbatas pada kepentingan dan kelompok tertentu, secara parsial dan sporadis, tidak secara menyeluruh. Berkumpul bersama dalam waktu yang bersamaan pula.
Soal ini sekaligus merupakan introspeksi diri atas segala yang telah dan masih berlangsung hingga saat ini. Budaya dialog dan khususnya tradisi ‘bersastra’ (baca; menulis) ternyata turut pula melemahkan eksistensi dan komunikasi dunia seni kita. Kemauan untuk mengkritisi dunia sendiri sengat paradoksal dengan predikat yang disandang, sastra/sastrawan (tulisan atau penulis). Lewat tulisan, tentu saja akan menciptakan sebuah wacana dialog, komunikasi, kritik atau apapun namanya.
Tanpa hendak bermaksud mengambinghitamkan, baik policy redaksional media massa dengan menyediakan lahan/rubrik secara konsisten dan kontinu maupun birokrasi alias pejabat sebagai wujud kepedulian terhadap eksistensi dan perkembangan kesenian di daerah ini. Ternyata rendahnya budaya menulis ini tetap sama sebangun dengan rendahnya minat baca masyarakat dan diri kita sendiri di negeri ini, yang berobsesi membangun komunitas madani di abad Milenium III.
Kedua, soal komunikasi antara seniman dengan masyarakatnya terletak pada eksistensi sistem yang melingkupi seni itu sendiri. Seperti disinggung di atas, secara mendasar masyarakat kita belum lagi menempatkan eksistensi seni pada porsi yang sebenarnya. Dengan bahasa lugas, masyarakat kita belum berani berspekulasi untuk menjadikan seni seabgai kebutuhan yang sejajar dengan ‘pentingnya nasi sebagai penuntas rasa lapar perutnya’.
Masyarakat lebih mengejar target pemenuhan kebutuhan fisik material. Secara legal formal, pemerintah dalam rumusan GBHN, dari Pelita ke Pelita, dari tahap ke tahap pembangunan, sempat dengan cukup manusia bertutur panjang lebar tentang pentingnya ‘sastra dan seni budaya untuk membantuk watak dan budi pekerti luhur’ demi membangun bangsa dan negara dengan sumber daya manusia yang berkepribadian ‘Indonesia’. Namun, tak memberikan hasil efektif secara empiris sebab hingga terakhir ini ‘budaya’ yang dirumuskan itu justru menciptakan kanibalisme, brutalisme dan sebangsanya yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dan tradisi bangsa orang Timur ini.
Jadi, sistem yang dibangun pada praktiknya dibelenggu dengan pendekatan ‘arogansi otoriter’ dan ‘penyeragaman di berbagai aspek kehidupan ‘sehingga tak semanis rumsuan di dalam perundang-undangannya. Komunikasi dan dialog yang berbentuk adalah komunikasi satu arah, dialog kulo nuwon, budaya nrimo, yang pada akhirnya mencoreng eksistensi ‘bangsa yang berwatak dan berbudi pekerti luhur’, sehingga sastra dan tradisi menjadi terjauhkan dari masyarakat sendiri.
Semoga saja rumusan ‘Sosial Budaya’ dalam GBHN di era reformasi dengan para wakil rakyat reformis bahkan duduknya para seniman dan budayawan di kursi rakyat yang empuk itu, tidak terjebak untuk sekadar bermanis-manis kata tanpa mengarifi kenyataan empiris yang nyaris membentuk komunitas yang tak berbudaya karena terlupakannya ‘dialog budaya ‘di negeri ini. Dan pada akhirnya, sebagai otokritik bagi seniman sendiri, semoga pula tak berasyik-masyuk beronani sendiri menuntaskan egoisme dan individualistis yang salah tempat sehingga justru dirinya sendirilah yang menghancurkan dan meminggirkan eksistensinya di tengah masyarakatnya sendiri. (Disampaikan dalam lesehan Klepon (Komunitas Lesehan Pontianak), 16 Agustus 2000 Gedung Pameran Taman Budaya Kalimantan Barat).
PontianakPost, Sabtu, 9 September 2000 LANJUT BEB..
Mengarifi kondisi yang demikian, tentu secara kasat mata ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Sadar atau tidak sadar, kita mesti berpikir bijak untuk tidak terlalu pagi menyimpulkan bahwa seniman/sastrawan daerah ini telah mengalami kelesuan, kemandulan dan krisis atau apalah istilahnya.
Faktor esensial bisa jadi terletak pada komunikasi alias dialog antarpihak yang berkaitan dengan perjalanan berkesenian itu sendiri. Aktivitas berkesenian yang berlangsung seolah-olah hanya berjalan di tempat. Seniman berkarya, tapi tidak mengomunikasikan (baca : mempublikasikan) karyanya. Mempublikasikan karya tapi tidak ter-cover dan meluas ke masyarakatnya. Tercover dan meluas, tapi tidak mendapat tanggapan tanggapan, dan seterusnya dan seterusnya.
Dan jika kita paksakan juga menariknya, maka akan terjadi sebuah lingkaran setan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Komunikasi dalam hal ini bisa kita simpulkan pada dua hal, dua perhatian, Komunikasi antarseniman dan komunikasi antara seniman dengan masyarakatnya.
Pertama, komunikasi antarseniman, agaknya, mutlak diperlukan, dikembangkan dan dibudayakan. Komunikasi antarpribadi dan kelompok merupakan modal dan kekautan untuk turut andil menumbuhkembangkan dan membina kesenian di Kalimantan Barat ini. Sebab akan terasa janggal bahkan naif, jika bicara tentang perkembangan dan pembinaan, sementara tidak terjalin komunikasi antarpihak itu. Masing-masing pribadi dan atau kelompok berjalan sendiri-sendiri, meksipun pada sisi lain kita mesti memiliki identitas dan jati diri.
Secara teknis, mungkin komunikasi itu dapat diwujudkan dengan saling menukar informasi atau berdialog tentang keberadaan dan aktivitas masing-masing, baik terutama melalui media massa maupun kontak langsung tatap muka. Memang mesti diakui bahwa telah terjadi komunikasi, tapi kenyataannya hanya terbatas pada kepentingan dan kelompok tertentu, secara parsial dan sporadis, tidak secara menyeluruh. Berkumpul bersama dalam waktu yang bersamaan pula.
Soal ini sekaligus merupakan introspeksi diri atas segala yang telah dan masih berlangsung hingga saat ini. Budaya dialog dan khususnya tradisi ‘bersastra’ (baca; menulis) ternyata turut pula melemahkan eksistensi dan komunikasi dunia seni kita. Kemauan untuk mengkritisi dunia sendiri sengat paradoksal dengan predikat yang disandang, sastra/sastrawan (tulisan atau penulis). Lewat tulisan, tentu saja akan menciptakan sebuah wacana dialog, komunikasi, kritik atau apapun namanya.
Tanpa hendak bermaksud mengambinghitamkan, baik policy redaksional media massa dengan menyediakan lahan/rubrik secara konsisten dan kontinu maupun birokrasi alias pejabat sebagai wujud kepedulian terhadap eksistensi dan perkembangan kesenian di daerah ini. Ternyata rendahnya budaya menulis ini tetap sama sebangun dengan rendahnya minat baca masyarakat dan diri kita sendiri di negeri ini, yang berobsesi membangun komunitas madani di abad Milenium III.
Kedua, soal komunikasi antara seniman dengan masyarakatnya terletak pada eksistensi sistem yang melingkupi seni itu sendiri. Seperti disinggung di atas, secara mendasar masyarakat kita belum lagi menempatkan eksistensi seni pada porsi yang sebenarnya. Dengan bahasa lugas, masyarakat kita belum berani berspekulasi untuk menjadikan seni seabgai kebutuhan yang sejajar dengan ‘pentingnya nasi sebagai penuntas rasa lapar perutnya’.
Masyarakat lebih mengejar target pemenuhan kebutuhan fisik material. Secara legal formal, pemerintah dalam rumusan GBHN, dari Pelita ke Pelita, dari tahap ke tahap pembangunan, sempat dengan cukup manusia bertutur panjang lebar tentang pentingnya ‘sastra dan seni budaya untuk membantuk watak dan budi pekerti luhur’ demi membangun bangsa dan negara dengan sumber daya manusia yang berkepribadian ‘Indonesia’. Namun, tak memberikan hasil efektif secara empiris sebab hingga terakhir ini ‘budaya’ yang dirumuskan itu justru menciptakan kanibalisme, brutalisme dan sebangsanya yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dan tradisi bangsa orang Timur ini.
Jadi, sistem yang dibangun pada praktiknya dibelenggu dengan pendekatan ‘arogansi otoriter’ dan ‘penyeragaman di berbagai aspek kehidupan ‘sehingga tak semanis rumsuan di dalam perundang-undangannya. Komunikasi dan dialog yang berbentuk adalah komunikasi satu arah, dialog kulo nuwon, budaya nrimo, yang pada akhirnya mencoreng eksistensi ‘bangsa yang berwatak dan berbudi pekerti luhur’, sehingga sastra dan tradisi menjadi terjauhkan dari masyarakat sendiri.
Semoga saja rumusan ‘Sosial Budaya’ dalam GBHN di era reformasi dengan para wakil rakyat reformis bahkan duduknya para seniman dan budayawan di kursi rakyat yang empuk itu, tidak terjebak untuk sekadar bermanis-manis kata tanpa mengarifi kenyataan empiris yang nyaris membentuk komunitas yang tak berbudaya karena terlupakannya ‘dialog budaya ‘di negeri ini. Dan pada akhirnya, sebagai otokritik bagi seniman sendiri, semoga pula tak berasyik-masyuk beronani sendiri menuntaskan egoisme dan individualistis yang salah tempat sehingga justru dirinya sendirilah yang menghancurkan dan meminggirkan eksistensinya di tengah masyarakatnya sendiri. (Disampaikan dalam lesehan Klepon (Komunitas Lesehan Pontianak), 16 Agustus 2000 Gedung Pameran Taman Budaya Kalimantan Barat).
PontianakPost, Sabtu, 9 September 2000 LANJUT BEB..
Langganan:
Postingan (Atom)
